UU No. 1 Tahun 1970

UNDANG· UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1970

TENTANG KESELAMATAN KERJA
(Lembaran Negara No.1 tahun 1970)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Menimbang a. bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapat
perlindungan atas keselamatan dalam melakukan pekeIjaan untuk kesejahteraan hidup
dan meningkatkan produksi serta produktifitas nasional.
b. bahwa setiap orang lainnya yang berada di tempat kerja perlu terjamin keselamatannya.
c. bahwa setiap sumber produksi perlu dipakai dan dipergunakan secara aman dan efisien.
d. bahwa berhubung dengan itu perlu diadakan segal a daya upaya untuk membina norma-norma perlindungan kerja.
e. bahwa pembinaan norma-norma itu perlu diwujudkan dalam Undang-undang yang
memuat ketentuan -ketentuan Pokok mengenaI tenaga keIja (Lembaran Negara Republik Indo­nesia tahun 1969 Nomor 55, Tambahan Lembar Negara Nomor 2912).
Mengingat : I. Pasal-pasal 5, 20 dan 27 UUD 1945.
2. Pasal-pasal 9 dan 10 UU No. 14 th 1969 tentang Ketentuan-ketentuanPokok mengenai Tenaga Kerja (LNRI th 1969 No. 55 TLN No. 2912). Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong.

MEMUTUSKAN
I. Mencabut : Veiligheidsreglarnent tahun 19\0 (Stb\. No. 406).
2. Menetapkan : UNDANG-UNDAN6 KESELAMATAN KERJA

BAB I

TENTANG ISTILAH-ISTILAH

Pasal1
Dalarn Undang-undang ini yang dirnaksud dengan :
(1) “ternpat kerja” ialah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber-sumber bahaya sebagaimana di­ perinci dalam pasal2. Termasuk tempat ketja ialah semua ruangan, lapangan halaman dan sekeliIingnya yang merupakan bagian­ bagian atau yang berhubungan dengan tempat kerja tersebut.
(2) “pen gurus ialah orang yang mempunyai tugas memlmpin langsung sesuatu tempat kerja atau bagiannya yang berdiri sendiri.
(3) “pengusaha” ialah : a. orang atau badan hukum yang menjalankan sesuatu usaha milik sendiri dan untuk keperluan itu mempergunakan tempat kerja.
b. orang atau badan hukum yang menjalankan sesuatu usaha bukan miliknya dan untuk keperluan itu mempergunakan tempat kerja.
c. orang atau badan hukum, yang di Indonesia mewakili 1 orang atau badan hukum termaksud pada (a) dan (b),jikalau yang diwakili berkedudukan di luar Indonesia.
(4) “direktur” ialah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja untuk melaksanakan Undang-undang ini.
(5) “pegawai pengawas” ialah pegawai teknis berkeahlian khusus dari Departemen Tenaga Kerja yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja.
(6) “ahli keselamatan kerja ” ialah tenaga teknis yang berkeahlian khusus dari luar Departemen Tenaga Kerja yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja untuk mengawasi ditaatinya Undang-undang ini.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2
(I) Yang diatur oleh Undang-undang ini ialah keselamatan kerja dalam segala tempat kerja baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air maupun di udara, yang berada di dalam wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia.
(2) Ketentuan – ketentuan dalam ayat (1) tersebut berlaku dalam tempat kerja, dimana :
a. dibuat, dicoba, dipakai atau dipergunakan mesin, pesawat, alat perkakas, peralatan atau instalasi yang berbahaya atau dapat menimbulkan kecelakaan, kebakaran atau peledakan.
b. dibuat, diolah, dipergunakan, diperdagangkan, diangkut at au disimpan bahan atau barang, yang dapat meledak, mudah terbakar, menggigit, beracun, menimbulkan infeksi, bersuhu tinggi.
c. dikerjakan pembangunan, perbaikan, perawatan, pembersihan atau pembongkaran rumah, gedung at au bangunan lainnya termasuk bangunan pengairan, saluran atau terowongan di bawah tanah dan sebagainya atau dimana dilakukan pekerjaan persiapan.
d. dilakukan usaha : pertanian, perkebunan, pembukaan hutan, pengerjaan hutan, pengolahan kayu atau hasil hutan lainnya, peternakan, perikanan dan lapangan kesehatan.
e. dilakukan usaha pertambangan dan pengolahan : emas, perak, logam, atau biji logam lainnya, batu-batuan, gas, minyak atau mineral lainnya, baik di permukaan at au di dalam maupun di dasar perairan.
f. dilakukan pengangkutan barang, binatang, atau manusia, baik di daratan, melalui terowongan, di permukaan air di dalam air maupun di udara.

g. dikerjakan bongkar muat barang muatan di kapal, perahu, dermaga, dok, stasiun atau gudang.
h. dilakukan penyelaman pengambilan benda dan pekerjaan lain di dalam air. dilakukan pekerjaan dalam ketinggian di atas permukaan tanah atau perairan.
J. dilakukan pekerjaan di bawah tekanan udara atau suhu yang tinggi atau rendah.
k. dilakukan pekerjaan yang mengandung bahaya tertimbun tanah, kejatuhan, terkena pelantingan benda, terjatuh atau terperosok, hanyut at au terpelanting.
I. dilakukan pekerjaan dalam tangki sumur atau lobang.
m. terdapat atau menyebar suhu, kelembaban, debu, kotoran, api, asap, uap, gas, hembusan angin, cuaca, sinar atau radiasi suara atau getaran.
n. dilakukan pembuangan at au pemusnahan sampah atau Iimbah.
o. dilakukan pemancaran, penyinaran, atau penerimaan radio, ra­dar, televisi atau telepon.
p. dilakukan pendidikan, pembinaan, percobaan, penyelidikan, atau riset (penelitian) yang menggunakan alat teknis.
q. dibangkitkan, dirubah, dikumpulkan, disimpan, dibagi-bagikan, atau disalurkan Iistrik, gas minyak at au air.
r. diputar film, dipertunjukkan sandiwara at au diselenggarakan rekreasi lainnya yang memakai peralatan, instalasi Iistrik atau mekanik.
(3) Dengan peraturan perundangan dapat ditunjuk sebagai tempat kerja,
ruangan-ruangan atau lapangan-Iapangan lainnya yang dapat membahayakan keselamatan atau kesehatan yang bekerja dan atau berada di ruangan atau lapangan itu dan dapat dirubah perincian tersebut dalam ayat (2). BAB OJ

SYARAT-SYARAT KESELAMATAN KERJA

Pasal3
(1) Dengan peraturan perundangan ditetapkan syarat-syarat ke­selamatan kerja untuk :
a. mencegah dan mengurangi kecelakaan.
b. mencegah, mengurangi, dan memadamkan kebakaran.
c. mencegah dan mengurangi bahaya peledakan.
d. memberikan kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau kejadian-kejadian lain yang berbahaya.
e. memberikan pertolongan pada kecelakaan.
f. memberikan alat-alat perlindungan diri pada para pekerja.
g. mencegah dan mengendalikan timbul atau menyebar luasnya suhu, kelembaban. debu, kotoran, asap, gas, hembusan.
h. mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja baik physik maupun psikis, peracunan, infeksi dan penularan.
i. memperoleh penerangan yang cukup dan sesuai.
j. menyelenggarakan suhu dan lembab udara yang baik.
k. menyelenggarakan penyegaran udara yang cukup.
I. memelihara kebersihan, kesehatan, dan ketertiban.
m.memperoleh keserasian antara tenag~ kerja, lingkungan, cara dan proses kerjanya.
n. mengamankan dan memperlancar pekerjaan bongkar muat. perlakuan dan penyimpanan barang.
o. mengamankan dan memelihara segala jenis bangunan.
p. mencegah terkena aliran listrik yang berbahaya.
q. menyesuaikan dan menyempumakan pengamanan pada pekerjaan yang bahaya kecelakaan menjadi bertambah tinggi.
(2) Dengan peraturan perundangan dapat dirubah perincian seperti tersebut dalam ayat ()) sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan. teknik dan teknologi serta pendapatan pendapatan baru di kemudian hari.

Pasal4
(I) Dengan peraturan perundangan ditetapkan syarat-syarat keselamatan kerja dalam perencanaan, pembuatan, pengangkutan . peredaran, perdagangan, pemasangan, pemakaian, penggunaan, pemeliharaan, dan penyimpanan bahan, barang, produk teknis dan aparat produksi yang mengandung dan dapat rnenirnbulkan bahaya kecelakaan.
(2) Syarat-syarat tersebut rnernuat prinsip-prinsip teknis ilrniah rnenjadi suatu kurnpulan ketentuan yang disusun secara teratur, jelas dan praktis yang rnencakup bidang konstruksi, bahan, pengolahan, dan pembuatan, perlengkapan alat-alal per-lindungan, pengujian dan pengesahan, pengepakan atau pernbungkusan, pernberian tanda­ tanda pengenal atas bahan, barang, produk teknis dan aparat produksi guna rnenjarnin kese1arnatan barang-barang itu sendiri, keselarnatan tenaga kerja yang rnelakukannya dan keselarnatan urnum.
(3) Dengan peraturan perundangan dapat dirubah perincian seperti tersebut dalarn ayat (I) dan (2). dengan peraturan perundangan ditetapkan siapa yang berkewajiban rnernenuhi dan rnentaati syarat­ syarat keselarnatan tersebut.

BAB IV

PENGAWASAN

Pasal 5
(l) Direktur rnelakukan pelaksanaan urn urn terhadap Undang-undang ini sedangkan para pegawai pengawas dan ahli keselarnatan kerja ditugaskan rnenjalankan pengawasan langsung terhadap ditaatinya Undang-undang ini dan rnernbantu pelaksanaannya.
(2) Wewenang dan kewajiban Direktur, Pegawai pengawas dan keselamatan kerja dalarn rnelaksanakan Undang-undang diatur dengan peraturan perundangan. Pasa) 6
(I) Barang siapa tidak menerima keputusan Direktur dapat mengajukan permohonan banding kepada Panitia Banding.
(2) Tata cara permohonan banding, susunan Panitia Banding, Tugas Panitia Banding, dan lain-Iainnya ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja.
(3) Keputusan Panitia Banding tidak dapat dibanding lagi.

Pasal 7
Untuk pengawasan berdasarkan Undang-undang ini pengusaha harus membayar rctribusi menurut kctentuan – ketentuan yang akan diatur dengan peraturan perundangan.

Pasal 8
(1) Pen gurus diwajibkan memeriksa kesehatan badan, kondisi mental dan kemampuan fisik dari tenaga kcrja yang akan diterimanya maupun akan dipindahkan scsuai dengan sifat-sifat pekerjaan yang diberikan kepadanya.
(2) Pengurus diwajibkan memeriksa semua tenaga kerja yang berada di bawah pimpinannya, secara berkala pada dokter yang ditunjuk oleh Pengusaha dan dibenarkan oleh Direktur.
(3) Norma-norma mengenai pengujian kesehatan ditetapkan dengan peraturan perundangan.

BAB V
PEMBINAAN

Pasal 9
(1) Pen gurus diwajibkan menunjukkan dan menjelaskan pada tiap tenaga kerja barn tentang :
a. kondisi-kondisi dan bahaya-bahaya yang dapat timbul dalam tempat ketja.
b. semua pengamanan dan alat-alat perlindungan yang diharnskan
dalam tempat kerja. c. alat-alat perlindungan diri bagi tenaga kerja yang bersangkutan.
d. cara-cara dan sikap yang aman dalam melaksanakan pekerjaannya.
(2) Pengurus hanya dapat memperkerjakan tenaga kerja yang bersangkutan setelah ia yakin bahwa tenaga kerja tersebut telah memahami syarat-syarat tersebut di atas.
(3) Pengurus diwajibkan menyelenggarakan pembinaan bagi semua tenaga kerja yang berada di bawah pimpinannya, dalam pencegahan kecelakaan dan pemberantasan kebakaran serta peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja, pula dalam pemberian pertolongan pertama pada kecelakaan.
(4) Pengurus diwajibkan memenuhi dan merltaati semua syarat-syarat dan ketentuan – ketentuan yang berlaku bagi usaha dan tempat kerja yang dijalankan.

BAB VI
PANITIA PEMBINA KESELAMATAN DAN
KESEHATAN KERJA

Pasal 10
(I) Menteri Tenaga Kerja berwenang membentuk Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Ketja guna memperkembangkan kerja sama, saling pengertian dan partisipasi efektif dari pengusaha atau pengurus dan tenaga kerja dalam tempat-tempat kerja untuk melaksanakan tugas kewajiban bersama di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, dalam rangka melancarkan usaha berproduksi.
(2) Susunan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja, tugas dan lain-Iainnya ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja.

BAB VII
KECELAKAAN

Pasal11
(1) Pengurus diwajibkan melaporkan tiap kecelakaan yang tetjadi dalam tempat kerja yang dipimpinnya pada pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja.
(2) Tata cara pelaporan dan pemeriksaan kecelakaan oleh pegawai termaksud dalam ayat (I) diatur dengan peraturan perundangan.

BAB VIII

KEWAJIBAN DAN HAK TENAGA KERJA

Pasal12
Dengan Peraturan Perundangan diatur kewajiban dan atau hak tenaga kerja untuk :
a. memberikan keterangan yang benar bila diminta oleh pegawai pengawas dan atau ahli keselamatan kerja.
b. memakai alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan.
c. memenuhi dan mentaati syarat-syarat keselamatan kerja dan kesehatan kerja yang diwajibkan.
d. meminta pada pengurus agar dilaksanakan semua syarat ke­ selamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan.
e. menyatakan keberatan bekerja pada pekerjaan dimana syarat keselamatan dan kesehatan kerja serta alat – alat perlindungan diri yang diwajibkan diragukan olehnya kecuali dalam hal-hal khusus ditentukan lain oleh pegawai pengawas dalam batas-batas yang masih dipertanggungjawabkan.

BAB IX

KEWAJIBAN BILA MEMASUKI TEMPAT KERJA

Pasal I3
Barang siapa akan memasuki suatu tempat kerja. diwajibkan mentaati semua petunjuk keselamatan kerja dan memakai alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan.

BAB X

KEWAJIBAN PENGURUS

Pasal 14
Pengurus diwajibkan :
a. Secara tertulis menempatkan dalam tempat kcrja yang dipimpinnya, semua syarat syarat keselamatan kcrja yang diwajibkan, sehelai Undang-undang ini dan semua peraturan pelaksanaanya yang berlaku bagi tempat kerja yang bersangkutan, pada tempat-tempat yang mudah dilihat dan terbaca dan menurut petunjuk pegawai
pengawas atau ahli keselamatan kcrja.
b. Memasang dalam tempat kerja yang dipimpinnya semua gambar keselamatan kerja yang diwajibkan dan semua bahan pembinaan lainnya. pada tempat-tempat yang mudah dilihat dan terbaca menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli kesclamatan kcrja.
c. Menyediakan secara cuma-cuma. semua alat perlindungan diri yang diwajibkan pada tenaga kerja berada di bawah pimpinannya dan menyediakan bagi setiap orang lain yang memasuki tempat kerja tersebut. disertai dengan petunjuk-petunjuk yang diperlukan
menurut petunjuk pegawai pengawas dan ahli keselamatan kerja.

BAB XI

KETENTUAN·KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15
(1) Pelaksanaan ketentuan tersebut pada pasal-pasal di atas diatur lebih lanjut dengan peraturan perundangan.
(2) Peraturan Perundangan tersebut pada ayat (1) dapat memberikan ancaman pidana atas pelanggaran peraturannya dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi­-tingginya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
(3) Tindak pidana tersebut adalah pelanggaran.

Pasal 16
Pengusaha yang mempergunakan tempat-tempat kerja yang sudah ada pada waktu Undang-undang ini mulai berlaku wajib mengusahakan di dalam satu tahun sesudah Undang-undang ini mulai berlaku, untuk memenuhi ketentuan-ketentuan menurut atau berdasarkan Undang­-undang ini.

Pasal 17
Selama Peraturan perundangan untuk melaksanakan ketentuan dalam Undang-undang ini belum dikeluarkan, maka peraturan dalam bidang keselamatan kerja yang ada pada waktu Undang-undang ini mulai berlaku, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang­-undang ini.

Pasal 18
Undang-undang ini disebut “UNDANG-UNDANG KESELAMATAN KERJA” dan mulai berlaku pad a hari diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan, undang­-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Diundangkan di Jakarta Disahkan di Jakarta
Pada tanggal 12 Januari 1970 Pada tanggal 12 Januari 1970
Sekretaris Negara R.I PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ALAMSYAH SOEHARTO

Mayor Jenderal TNI Jenderal TNI
PENJELASAN ATAS

UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1970

Tentang

KESELAMATAN KERJA

PENJELASAN UMUM
Velligheldsreglement yang ada sekarang dan berlaku mulai 1970 (stb1.No. 406) dan semenjak itu disana sini mengalami peru bah an mengenai soal-soal yang tidak begitu berarti, ternyata dalam hal sudah terbelakang dan perlu diperbaharui sesuai dengan perkembangan peraturan perlindungan tenaga kerja lainnya, dan perkembangan serta kemajuan teknik, teknologi dan industrialisasi di negara kita dewasa ini dan untuk
selanjutnya. Mesin-mesin. alat-alat, pesawat-pesawat baru dan sebagainya yang serba pelik banyak dipakai sekarang ini. bahan-bahan teknis baru banyak diolah dan dipergunakan. sedangkan mekanisasi dan elektrifikasi diperluas dimana-mana. Dengan majunya industrialisasi. mekanisasi. elektrifikasi dan modemisasi maka dalam kebanyakan hal berlangsung pulalah peningkatan intensitas kerja operasionil dan tempo kerja para pekerja. Hal-hal ini memerlukan pengerahan tenaga secara intensif pula dari para
pekerja. Kelelahan. kurang perhatian akan hal-hal lain. kehilangan. keseimbangan dan lain-lain merupakan akibat dari padanya dan menjadi sebab terjadinya kecelakaan. Bahan-bahan yang mengandung racun. mesin-mesin. alat-alat pesawat­-pesawat dan sebagainya yang serba pelik serta cara-cara kerja yang buruk. kekurangan ketrampilan dan latihan kerja. tidak adanya pengetahuan ten tang sumber bahaya yang baru. senantiasa merupakan sumber-sumber bahaya dan penyakit-penyakit akibat kerja. Maka dapatlah dipahami perlu adanya pengetahuan keselamatan kerja dan kesehatan kerja yang maju dan tepat. Selanjutnya dengan peraturan yang maju akan dicapai keamanan yang baik dan realisasi yang merupakan faktor sangat penting dalam memherikan rasa tenteram, kegiatan dan kegairahan bekerja pada tenaga kerja yang bersangkutan dan hal ini dapat mempertinggi mutu pekerjaan, meningkatkan produksi dan produktifitas kerja. Pengawasan herdasarkan Velligheldsreglement seluruhnya bersifat represif. Dalam Undang-undang ini diadakan perubahan prinsipil dengan merubahnya menjadi lebih diarahkan pada sifat Preventif. Dalam praktek dan pengalaman dirasakan perlu adanya pengaturan yang baik sebelum perusahaan-perusahaan, pabrik-pabrik atau bengkel-bengkel didirikan, karena amatlah sukar untuk meruhah atau merombak kembali apa yang telah dibangun dan terpasang di dalamnya guna memenuhi syarat-syarat kesclamatan kerja yang bersangkutan. Peraturan baru ini dihandingkan dengan yang lama, banyak mendapatkan perubahan-perubahan yang penting, haik dalam isi maupun bentuk dan sistematikanya. Pembaharuan dan perluasannya adalah mengenai :

I. Perluasan ruang Iingkup.
2. Peruhahan pengawasan represif menjadi preventif.
3. Perumusan teknis yang lehih tegas.
4. Penyesuaian tata usaha scbagaimana diperlukan hagi pelaksanaan pengawasan.
5: Tamhahan pengaturan pcmhinaan keselamatan kerja bagi management dan tenaga kerja.
6. Tamhahan pengaturan pemungutan rctribusi tahunan

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
Pasall
Ayat (I).
Dengan perumusan ini ruang Iingkup bagi berlakunya Undang­-undang ini jelas ditentukan olch tiga unsur.
I. Tempat dimana dilakukan pekerjaan bagi suatu usaha.
2. Adanya Tenaga Kerja yang bekerja disana.
3. Adanya bahaya kerja di tempat ini. Tidak selalu Tenaga Kerja harus sehari-hari bekerja dalam suatu tempat kerja. Sering pula mereka untuk waktu-waktu tertentu harus memasuki ruangan, ruangan untuk mengontrol, menyetel, menjalankan instansi-instansi, setelah mana mereka keluar dan bekerja selanjutnya dalam tempat. Instalasi-instalasi ini dapat merupakan sumber-sumber bahaya dengan demikian haruslah memenuhi syarat-syarat keselamatan kerja yang berlaku baginya, agar setiap orang termasuk tenaga
kerja yang memasukinya dan atau mengerjakan sesuatu di sana, walaupun jangka waktu pendek, terjamin keselamatannya. Instalasi-instalasi demikian itu misalnya rumah-rumah trans­formasi, instalasi pompa air yang setelah dihidupkan, berjalan otomatis, ruangan-ruangan instalasi radio, Iistrik tegangan tinggi dan sebagainya. Sumber bahaya adakalanya mempunyai daerah pengaruh yang meluas. Dengan ketentuan dalam ayat ini praktis daerah pengaruh ini tercakup dan dapatlah diambil tindakan-tindakan penyelamatan yang diperlukan. Hal ini sekaligus menjamin kepentingan umum. Misalnya suatu pabrik dimana diolah bahan – bahan kimia yang berbahaya dan dipakai serta dibuang banyak air yang
mengandung zat-zat yang berbahaya. Bila air buangan demikian itu dialirkan atau dibuang begitu saja ke dalam sungai maka air sungai itu menjadi berbahaya akan dapat mengganggu kesehatan manusia, ternak, ikan dan per-tumbuhan tanam­
tanaman. Karena itu untuk air buangan itu harus diadakan penampungannya tersendiri atau dikerjakan pengolahan terdahulu, dimana zat-zat kimia didalamnya dihilangkan atau dinetralisir, sehingga arus tidak berbahaya lagi dan dapat
dialirkan ke dalam sungai. Dalam pelaksanaan Undang-undang ini dipakai pengertian tentang bahaya kerja sebagaimana dimuat dalam Undang­-undang tentang ketentuan-ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja maka dipandang tidak perlu lagi dimuat definisi itu dalam Undang-undang ini. Usaha-usaha yang dimaksud dalam Undang-undang ini tidak harus selalu mempunyai motif ekonomi atau motifkeuntungan, tapi dapat merupakan usaha-usaha sosial seperti perbengkelan di sekolah~sekolah teknik, usaha rekreasi dan di rumah-rumah sakit, dimana dipergunakan instalasi-instalasi listrik dan atau
mekanik yang berbahaya.

Ayat (2)
Cukupjelas

Ayat (3)
CUkupjelas

Ayat (4)
Cukupjelas

Ayat (5)
Cukupjelas

Ayat (6)
Guna pelaksanaan Undang-undang ini diperlukan pengawasan dan untuk ini diperlukan staf-staf tenaga-tenaga pengawasan yang Quantitatief cukup besar serta bermutu.
Tidak saja diperlukan keahlian dan pengawasan teoritis bidang­ bidang spesialisasi yang beraneka ragam, tapi mereka harus pula mempunyai banyak pengalaman di bidangnya.
Staf demikian itu tidak didapatkan dan sukar dihasilkan di Departemen Tenaga Kerja saja. Karena itu dengan ketentuan dalam ayat ini Menteri Tenaga Kerja dapat menunjuk tenaga­
tenaga ahli dimaksud yang berada di Instansi-instansi Pemerintah dan atau swasta untuk dapat memformer personalia operasional yang tepat.

Pasal2
Ayat (1)
Ayat (2)
Ayat (3)
Maka dengan demikian Menteri Tenaga Kerja dapat men­desentralisasi pe1aksanaan pengawasan atas ditaatinya Undang­-undang ini secara meluas, sedangkan Policy Nasionalnya tetap menjadi tanggungjawabnya dan berada ditangannya, sehingga terjamin pelaksanaannya secara seragam dan serasi bagi seluruh Indonesia.
Menteri yang diatur dalam Undang-undang ini mengikuti perkembangan masyarakat dan kemajuan teknik, teknologi serta senantiasa akan dapat sesuai dengan perkembangan proses industrialisasi Negara kita dalam rangka Pembangunan Nasional.
Selanjutnya akan dikeluarkan peraturan-peraturan organiknya, terbagi baik atas dasar pembidangan teknis maupun atas dasar pembidangan industri secara sektoral. Setelah Undang-undang ini, diadakan Peraturan-peraturan perundangan Keselamatan Kerja bidang listrik, Uap, Radiasi, dan sebagainya pula peraturan perundangan Keselamatan Kerja sektoral, baik di darat, di laut maupun di udara.
Dalam ayat ini diperinci sumber bahaya yang dikenal dewasa ini yang bertalian dengan :
I. Keadaan mesin-mesin, pesawat-pesawat, alat-alat kerja serta peralatan lainnya, bahan-bahan dan sebagainya.
2. Lingkungan
3. Sifat pekerjaan
4. Cara kerja
5. Proses produksi
Dengan ketentuan dalam ayat ini dimungkinkan diadakan peruhahan-perubahan atas perincian yang dimaksud sesuai dengan pendapatan-pendapatan baru kelak kemudian hari, sehingga Undang-undang ini dalam pelaksanaan tetap berkembang.

Pasal3
Ayat (I)
Dalam ayat ini dicantumkan dan sasaran-sasaran secara konkrit yang harus dipenuhi oleh syarat-syarat Keselama-tan Kerja yang akan dikeluarkan.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal4
Ayat (I)
Syarat-syarat Keselamatan Kerja yang menyangkut perencanaan dan pembuatan, diberikan pertama-tama pada perusahaan pemhuat atau produsen dari barang-barang
tersebut, sehingga kelak dalam pengangkutan dan sebagain yaitu barang-barang itu sendiri. tidak berbahaya bagi tenaga kerja yang bersangkutan dan bagi umum, kcmudian pada perusahaan­ perusahaan yang mem-perlakukannya selanjutnya yakni yang
mengangkutnya, yang mengadakannya, mempcrdagangkannya, memasangnya, memakainya. atau mempergunakannya, memelihara. dan menyimpannya. Syarat-syarat tersebut di atas berlaku pada bagi orang-orang yang didatangkan dari luar negeri.
Ayat (2)
Dalam ayat ini ditetapkan secara konkrit ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh syarat-syarat yang dimaksud.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal5
Cukup jelas.

Pasal6
Panitia Banding ialah Panitia Teknis yang anggota-anggotanya terdiri dari ahli-ahli dalam bidang yang diperlukan.

Pasal7
Cukup jelas.

Pasal8
Cukupjelas.

Pasal9
Cukup jelas.

Pasal1O
Cukup jelas.
Ayat (I)
Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja bertugas memberi pertimbangan dan dapat membantu pelaksanaan usaha pencegahan kecelakaan dalam perusahaan yang bersangkutan serta dapat memberikan dan penerangan efcktif pada para pekerja yang bersangkutan.
Ayat (2)
Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja merupakan suatu Badan yang terdiri dari unSUT-unsUT penerima kerja, pemberi kerja dan Pemerintah (tripartit).

Pasal11
Cukup jelas.

Pasal12
Cukup jelas.

Yang dimaksud dengan barang siapa ialah setiap orang baik yang bersangkutan maupun tidak bcrsangkutan dengan pekerjaan di tempat kerja.

Pasal13
Cukup jelas.

Pasal14
Cukup jelas.

Pasal15
Cukup jelas.

Pasal16
Cukup jelas.

Pasal17
Peraturan-peraturan Keselamatan Kerja yang ditetapkan berdasarkan Velligheldsreglement 1910 dianggap ditetapkan berdasarkan Undang­-undang ini sepanjang tidak bertentangan dengannya.

Pasal18
Cukup jelas.

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1918.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>